Sunday, 1 January 2012

Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia


Selama 10 tahun terakhir, buku-buku populer dan akademis yang beredar tentang Islam berkisar seputar berbagai aspek radikalisme Islam. Tampaknya tidak ada analisis tentang Islam yang tidak berkaitan dengan fenomena radikalisme, bahkan buku-buku tentang Islam Indonesia pun tidak terkecuali. Pecahnya konflik keagamaan sejak 1998 dan rangkaian pengeboman sadis di Bali serta tempat-tempat lain semakin merangsang para penulis untuk membicara aspek-aspek kekerasan dalam Islam.

Ideologi Islam dan Utopia berbeda. Ia merespons demam media massa dalam menyuguhkan pemberitaan tentang Islam radikal di Indonesia. Buku ini menghadirkan penelitian yang sangat mendasar tentang Islam Indonesia―yang pernah digambarkan sebagai toleran, damai, dan “berbeda dari Timur Tengah”―apakah ia ikut terseret dalam arus global fundamentalisme agama.

Selain itu, buku tersebut membahas pemikiran politik, khususnya pemikiran politik Islam sebagaimana diperlihatkan umat Islam Indonesia sejak kemerdekaan. Hal-hal yang dibahas di dalamnya berkaitan terutama dengan perubahan politik dan bagaimana mereka mengembangkan argumen dalam menghadapi perubahan itu. Salah satu pertanyaan pokok yang layak mendapatkan perhatian utama adalah faktor apa yang menyebabkan banyak umat Islam di Indonesia pada 1930-an menolak gagasan nasionalisme, tapi 10 tahun kemudian mereka menerimanya.

Pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa juga bisa dikemukakan soal penerimaan umat Islam yang semakin besar terhadap berbagai konsep politik seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Salah satu hipotesis dasar yang diajukan dalam studi terkait hal-hal tersebut adalah bahwa argumen-argumen Islam yang dikembangkan di forum-forum intelektual, publikasi-publikasi, dan lingkungan akademis memainkan peran. Argumen Islam soal isu politik tertentu akan tersingkir ketika argumen baru yang lebih cocok muncul.

Luthfi mengungkapkan bahwa ada tiga model demokrasi yang berkembang dalam sejarah Indonesia. Tiga model tersebut melibatkan peran umat Islam Indonesia dalam perjalanan panjang membentuk model ideal yang masih ada hingga saat ini. Buku tersebut sebenarnya akan berdampak besar terhadap relasi antara Islam dan politik di Indonesia. Menurut R. William Liddle, kekuasaan terbesarnya terletak pada karakterisasi inovatif tiga model negara di Indonesia, bukan dua model seperti biasa, yakni negara Islam dan negara sekular. Dengan brillian, Luthfi menggambarkan model ketiga, yang disebut sebagai Negara Demokrasi Agama, dan dalam proses penggambaran itu dia membantu memperjelas pengertian kita tentang model-model negara di Indonesia.

Selain itu, menurut Robert E. Elson, buku ini juga merupakan upaya sistematis pertama untuk menafsirkan pemikiran-pemikiran politik umat Islam Indonesia selama periode waktu yang panjang, sejak pertengahan 1940-an sampai sekarang, dan yang pertama kali berusaha mengembangkan model teoritis pemikiran itu dengan mengategorikan arus-arus pemikiran politik yang berbeda-beda menurut tujuan ideal mereka, dan sekaligus dengan menyediakan instrumen untuk analisis lebih jauh. Buku ini ditulis dengan penuh keyakinan dan disampaikan dengan argumen yang sangat kokoh. Ia memberi perspektif baru tentang karakter, substansi, dan arah perjalanan pemikiran politik Indonesia.

Tiga model negara demokrasi yang ditulis Luthfi: (1) Negara Demokrasi Islam; (2) Negara Demokrasi Agama; (3) Negara Demokrasi Liberal. Negara Demokrasi Islam muncul pada awal-awal perjalanan menuju kemerdekaan dengan hasrat mendirikan negara merdeka berdasarkan Islam dan demokrasi yang telah bergema sejak masa sebelum kemerdekaan.

Gagasan “negara-bangsa” secara luas diterima umat Islam Indonesia sebagai sistem politik ideal meski ketika itu mereka masih berada di bawah pengaruh gerakan pan-Islam di Timur Tengah. Selama perempat pertama abad ke-20, gagasan kemerdekaan semakin kuat dinyatakan banyak pemimpin nasionalis. Berbagai gerakan sosial dan politik yang muncul pada waktu itu bertujuan terutama memperoleh kemerdekaan dari Belanda.

Dua pendekatan dipakai gerakan nasionalis: basis kooperasi dan basis non-kooperasi. Basis kooperasi mengupayakan kemerdekaan lewat metode diplomatis, dengan mengusulkannya pada pemerintahan Belanda dari dalam (diwakili partisipasi mereka dalam Volksraad), sedangkan yang berbasis non-kooperasi mengejarnya dari luar dengan memerangi dominasi kolonialis dan mencari dukungan internasional. Namun, model ini pun gagal karena tidak bisa diterapkan dalam masyarakat majemuk Indonesia. Mungkin model ini hanya cocok bagi mayoritas Muslim dengan pemahaman tentang Islam yang seragam, dan dengan minoritas yang bersedia hidup dengan pemahaman semacam itu.

Model kedua, Negara Demokrasi Agama, adalah tanggapan langsung terhadap model pertama yang gagal dan terkait dengan model ketiga, Negara Demokrasi Liberal. Kedua model ini setuju akan pentingnya kesetaraan sebagai prinsip dasar pluralisme politik, tetapi berbeda dalam pandangan tentang hubungan antara agama dan negara. Yang satu menginginkan peran penting negara dalam menentukan kehidupan religius rakyat, yang lain mengusulkan agar negara bersifat netral.

Model ketiga, Negara Demokrasi Liberal, adalah respons terhadap berbagai masalah hubungan antara agama dan negara yang muncul dalam model kedua. Ia pada dasarnya mengkritik posisi hegemonik negara atas aktivitas religius masyarakat dan secara radikal mencoba menghadirkan format hubungan antara keduanya yang lebih mungkin berhasil bagi Indonesia.

Studi tiga model negara demokrasi di Indonesia ini adalah upaya untuk mengisi kesenjangan generalisasi atau simplifikasi dengan membahas pemikiran politik Islam dalam konteks peran utopia. Meski begitu, utopia telah memainkan peran besar dalam menentukan wacana politik di negeri ini, sehingga membentuk model pemerintahan yang merupakan gagasan utopia paling praktis dalam pandangan Macpherson.

Judul: Ideologi Islam dan Utopia
Penulis: Luthfi Assyaukanie
Penerbit: Freedom Institute
Terbit: Agustus 2011
Tebal: 330 Hlm.

No comments: